by Nurwanto

Abstract

The writing highlights a couple of factors which might cause educational practices to be financially expensive and investigates possible solutions to deal with the issue focusing on both political and civil society perspectives in Yogyakarta province. It may be argued that the fact of the expensive education has longer contributed to make people, in particular the poor, feel difficult to access schools. By making use of relevant readings, documentary resources and interview notes, this study discovers several findings. According to the political society, the main cause of expensive schools is due to school budget inefficiency and the regional budget which may not reach minimum targets for education. For civil society, it seems that there have no longer been regulations which appropriately fulfil schooling costs. In addition, the other causes–to mention some–are because of corruption and needs to purchase modern equipments. In regard to the possible solutions, viagra pas cher the political society argues that the government must issue regulations of new student admission, education assurance and retrieval budget. Besides, the civil society generally proposes that there should be a budget allocation shared between the national and local government. More pragmatically, the government also should allocate direct supports regularly given to the poor in particular in order for them to be able to access schools.

Key words: expensive education; political society; civil society.

 

A. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan menjadi kata kunci untuk melihat kondisi suatu bangsa. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2004 yang dihimpun Depdiknas (2005:16-17), dari sekitar 28,2 juta anak usia 0-6 tahun, baru 7,2 juta (25,3%) yang memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kemudian Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun sudah mencapai 96,8% dan 83,5%. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar 3,2% anak usia 7-12 tahun dan sekitar 16,5 anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu APS penduduk usia 16-18 tahun sudah mencapai 53,5% dan partisipasi penduduk usia 19-24 tahun di perguruan tinggi mencapai 14,6%. Berdasarkan informasi Balitbang Depdiknas, semakin tinggi tingkat pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, ternyata angka partisipasinya semakin rendah (Kompas, 6/2/02; Mastuhu, 2003:1).

Fakta pendukung lainnya menggambarkan bahwa anak-anak usia sekolah tingkat dasar di Indonesia yang melanjutkan ke tingkat lanjutan ternyata relatif sedikit dibandingkan negara-negara maju lainnya di Asia Tenggara. Laporan UNFPA (Data Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa) menyatakan jumlah usia sekolah dasar di Indonesia yang melanjutkan ke jenjang lanjutan hanya sedikit lebih baik dibandingkan Kamboja, Laos dan Myanmar (Bisnis Indonesia, 1/11/05).

Penyebab angka partisipasi pendidikan formal yang rendah di atas ternyata dapat ditengarai variabel penyebabnya berdasarkan temuan Suryadi (2000). Riset Suryadi menunjukkan terdapat hubungan yang sangat nyata antara variabel wilayah di Indonesia dengan variabel alasan tidak bersekolah sekaligus membuktikan bahwa persentase terbanyak mengenai alasan mereka tidak bersekolah adalah karena kesulitan biaya. Hal ini juga dapat dijumpai dalam data BPS Tahun 2003 yang menunjukkan bahwa sebagian besar (76%) keluarga menyatakan penyebab utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan ekonomi (Depdiknas, 2005). Dengan demikian, faktor kesulitan biaya menjadi faktor dominan yang menghambat masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan secara wajar.

Sebagaimana dapat diketahui dari temuan Abbas Ghozali dkk (2004) bahwa para orang tua mesti menanggung jenis Biaya Satuan Pendidikan (BSP) yang cukup banyak (Abbas Ghozali, et.al.:2004 dalam Ki Supriyoko: 2005). Beban BSP ini dirasakan berat oleh para orang tua terutama yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Ki Supriyoko (2005) menjelaskan bahwa BSP yang dibayar pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ternyata relatif kecil kontribusinya terhadap BSP-K (Keseluruhan) yakni hanya berkisar 10-40% dari nilai ril BSP-K. Sementara itu temuan Dedi Supriadi, dkk. (2004:234) juga semakin menguatkan bahwa beban biaya yang ditanggung keluarga terlalu tinggi dibandingkan biaya yang ditanggung pemerintah.

Fakta pendidikan mahal ini tentu saja akan memunculkan berbagai analisis tentang faktor penyebab dan solusi atas mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Perbedaan analisis tersebut juga sangat dimungkinkan terjadi berdasarkan antara lapis politik (political society) yang meliputi DPR dan pemerintah (Depdiknas/Dinas Pendidikan) dan lapis masyarakat (civil society) seperti akademisi, mahasiswa, LSM dan pers. Oleh karenanya, studi ini akan memaparkan sudut pandang dari dua arus sosial tersebut untuk menemukan pola penyelesaian pembangunan yang bersifat akomodatif, integratif dan partisipatif antara arus politik dan arus sosial yang selama ini kerap dilihat sebagai dua entitas yang saling berseberangan, padahal keduanya dapat pula saling berkontribusi untuk perubahan yang lebih integratif dan menyeluruh.

Untuk membatasi kajian, tulisan ini hanya akan memaparkan temuan tentang potret pendidikan mahal berikut dengan analisis sebab dan kemungkinan solusinya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber investigasi ini berasal dari hasil wawancara dengan unsur politik (DPR dan Dinas Pendidikan) serta unsur masyarakat sipil seperi aktivis LSM dan mahasiswa. Di samping itu, gagasan yang tertuang dalam sejumlah literatur juga dimanfaatkan untuk memperkaya tulisan ini.

 

B. Konsep Pendidikan Mahal

Konsep pendidikan pada tingkat tertentu telah mengalami penyempitan definisi yang sekedar dimaknai sebagai aktivitas pembelajaran di sekolah (Redja Mudyoharjo, 2002:3-16). Perubahan konsep pendidikan dari keseluruhan aktivitas kehidupan menjadi pendidikan yang terlembagaan tentu melahirkan konsekuensi. Pada akhirnya pendidikan pun membutuhkan sarana dan prasarana, instrumen belajar, penggajian, dan keperluan sekolah lainnya. Dengan semakin banyaknya kebutuhan lembaga pendidikan tersebut, maka lembaga pendidikan  membutuhkan masukan finansial yang memadai, baik dari pemerintah atau dari masyarakat.

Seiring dengan arus swastanisasi atau otonomi pendidikan dewasa ini, penggalian sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat semakin membengkak. Sekolah-sekolah yang memasang biaya yang tinggi di atas kemampuan masyarakat itulah yang disinyalir ikut menimbulkan persoalan rendahnya partisipasi warga yang mengalami kesusahan ekonomi terhadap lembaga pendidikan.

Ketidakmampuan masyarakat mengakses lembaga pendidikan ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai ukuran tentang mahal atau tidaknya suatu lembaga pendidikan. Ki Supriyoko (2005) menjelaskan bahwa pendidikan mahal adalah pendidikan dengan biaya satuan pendidikan yang dibayar oleh orang tua siswa adalah tinggi, baik secara relatif maupun secara mutlak. Contoh satuan biaya pendidikan dasar dan menengah adalah: 1) buku dan ATS; 2) pakaian dan perlengkapan sekolah; 3) akomodasi; 4) transportasi; 5) konsumsi; 6) kesehatan; 7) karyawisata; 8) uang saku; 9) kursus; 10) iuran sekolah; dan 11) forgone earning (Abbas Ghazali [2004] dalam Ki Supriyoko, 2005).

 

  1. C.       Situasi Pendidikan di DIY: Sebuah Pertaruhan Ekonomi

DIY pada umumnya, dan sejumlah kabupaten dan kota yang ada di dalamnya, akhir-akhir ini sedang bergulat dengan isu dan desakan sosial untuk menjamin pendidikan murah—bahkan muncul pula istilah pendidikan gratis—bagi masyarakat. Dalam hal ini DIY tentu dapat berkaca diri pada Kabupaten Jembrana Bali yang telah mampu mengalokasikan APBD kurang lebih 34% atau pendidikan murah yang dilakukan oleh Pemerintah Sukoharjo Jawa Tengah sekitar tahun 2007.

Ketua Komisi D DPRD DIY mengungkapkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan di DIY memang belum merata sehingga dalam parameter pelayanan publik di daerah, isu strategis tentang pendidikan adalah sekolah yang murah, mudah, terjangkau dan merata, ketercukupan SDM, sarana-prasarana, manajemen dan sistem pendidikan serta adanya komitmen anggaran (Wawancara, 3 Agustus 2007). Menurutnya, konsep “pendidikan gratis” adalah sekolah gratis dalam beberapa unit cost—bukan semuanya—atau dalam pengertian singkat, pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.

Dorongan menuju pendidikan murah bagi rakyat memang memiliki alasan. Temuan Nurwanto, Nasiwan dan Ghoffar (2007) menunjukkan bahwa penghasilan keluarga di Kabupaten Bantul terutama korban gempa bumi cukup problematik. Penghasilan mayoritas orang tua masih di bawah standard layak yakni kurang dari Rp. 500.000 serta hanya sebagian kecil atau sekitar 20% orang tua/wali yang memperoleh penghasilan antara Rp. 1 juta hingga 2,5 juta. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mayoritas orang tua, dalam hal ini kasus Bantul, memiliki beban untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi, termasuk di dalamnya sektor pendidikan.

Dengan mencermati situasi di atas maka dapat dilihat bahwa kondisi keuangan orang tua sebagai sandaran utama belanja sekolah anak memerlukan jalan keluar yang tepat. Persoalannya adalah, mungkinkah dengan income keluarga yang cukup rendah, mereka dapat melangsungkan pendidikan anak-anaknya? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa peran pemerintah, misalnya melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan langkah pragmatis yang mungkin warga harapkan dapat bergulir secara transparan dan berkelanjutan di tengah himpitan ekonomi yang menimpa mereka (Nurwanto, dkk., 2007). Namun demikian, apakah itu sebuah solusi yang mendasar? Persoalan inilah yang akan dianalisis lebih jauh dalam artikel ini.

 

  1. D.       Analisis Faktor Penyebab Pendidikan Mahal
  2. 1.         Pandangan dari Unsur Politik (DPR)

Di sebuah tulisan sebagai kertas kerja yang disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DIY yang bertajuk ’Mencari Pendidikan Murah dan Bermutu di Era Globalisasi’ (2007) dijelaskan bahwa jika ingin mendapatkan sekolah murah diperlukan adanya strategi kebijakan pendidikan murah. Untuk menjadikan sekolah murah, maka bagi sekolah itu sendiri juga perlu melakukan efisiensi dan penghematan terhadap pengeluaran. Pernyataan ini sekaligus secara implisit menegaskan bahwa inefisiensi anggaran telah menyebabkan pendidikan (baca:sekolah) menjadi mahal.

Di samping itu, masih kurangnya alokasi anggaran belanja nasional dan daerah untuk sektor pendidikan telah menyebabkan sekolah-sekolah tidak mampu melakukan peningkatan kualitas. Rendahnya alokasi APBD untuk sektor pendidikan memang dialami oleh DIY. Tabel berikut menggambarkan kondisi demikian.

Tabel 1 Rasio Belanja Pendidikan  Terhadap  Total Belanja APBD

Kabupaten/Kota di DIY 2006

Wilayah

Total Anggaran Pendidikan—termasuk kedinasan– (miliar)

Rasio Terhadap Total APBD

Belanja Non Kedinasan (miliar)

Rasio Belanja Non Kedinasan Terhadap APBD

Bantul

265,8

44,8%

29, 7

5,02%

Gunungkidul

155,8

30%

22, 8

4,40%

Kulonprogo

110,5

23%

30

6,36%

Sleman

308,6

276,5

Yogyakarta

175,8

34,7%

18,6

3,68%

Sumber: Jurnal Ombudsman Daerah, 2006:4.

 

Dengan kondisi anggaran yang demikian (lihat kolom akhir dari tabel di atas), tentu saja pendidikan di DIY kurang bisa bergulir secara dinamis, terutama dari sisi peningkatan kualitas dan kelangsungan akses bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, regulasi dan plafon anggaran yang pro-pendidikan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di DIY.

 

  1. 2.         Pandangan dari Unsur Masyarakat (Civil Society)
  2. a.      Tidak Ada Standardisasi dan Regulasi

Menurut beberapa LSM yang tergabung dalam Pokja Pendidikan Gratis DIY, penyebab pendidikan mahal adalah karena tidak adanya regulasi yang mengatur standardisasi kebutuhan biaya operasional pendidikan dari pemerintah sehingga para penyelenggara sekolah dalam melakukan penarikan biaya pendidikan dari wali murid tidak berdasarkan rambu-rambu yang jelas (Pokja Pendidikan Gratis, 2007:7-8). Tentang perlunya regulasi berupa peraturan daerah misalnya, juga dilontarkan oleh Ketua Dewan Pendidikan DIY Rektor Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta  (Kedaulatan Rakyat, 12/4/2007).

  1. b.      Praktek Korupsi dan Mark Up

Berdasarkan telaah seorang aktivis Lembaga Advokasi Yogyakarta dan Pokja Pendidikan Pendidikan Gratis DIY bahwa di Provinsi DIY sendiri yang nota bene kota pendidikan dan kebudayaan telah terjadi kasus korupsi di wilayah pendidikan di dua kabupaten di DIY yaitu korupsi gratifikasi pendidikan (pemberian kepada penyelenggara negara) dan proyek pengadaan buku. Menurut audit BPKP, 2 kasus korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara (dan masyarakat) dari puluhan juta hingga miliaran rupiah (Kedaulatan Rakyat, 30/4/2007).

Kasus penyimpangan lainnya misalnya lemahnya penegakan aturan penyelenggaraan pendidikan yaitu kasus dugaan mark up biaya penerimaan siswa baru. Hasil investigasi masyarakat menemukan selisih cukup besar antara jumlah pungutan yang diminta oleh sekolah dari orang tua siswa (dalam pengertian jauh lebih mahal) dengan standar harga bahan seragam di pasaran (Jurnal Ombudsman Daerah 2007; Kedaulatan Rakyat, 30/4/2007).

Berdasarkan temuan Lembaga Ombudsman Daerah, penyimpangan dana BOS juga terjadi. Penyimpangan di level SD sebesar 23,07% dan SLTP sebesar 26,08%. Adapun bentuk dan indikasi penyimpangannya antara lain : mark up dalam pos pembangunan fisik, pemborosan dana untuk pembangunan  fisik yang tidak perlu, dugaan manipulasi dalam kegiatan kesiswaan dan pengadaan ATK yang berlebihan (Jurnal Ombudsman Daerah, 2006:13).

Persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum atas setiap kasus pelanggaran. Praktek penyimpangan anggaran, mark up, pelanggaran aturan terhadap peraturan gubernur dan wali kota/bupati tentang pelarangan adanya pungutan biaya selama 2 bulan awal masuk siswa baru di tahun ajaran 2006/2007 dan 2007/2008 juga masih banyak ditemukan (Kedaulatan Rakyat, 11/7/2007).

  1. c.          Kecilnya Anggaran Pendidikan

Pandangan tentang rendahnya investasi negara dalam sektor pendidikan memang telah menjadi wacana nasional, termasuk dalam konteks regional. Pemenuhan batas minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/D yang belum tercapai (hingga riset ini ditulis) menjadi indikasi kuat tentang masih kecilnya investasi pemerintah untuk pendidikan. Bagi salah seorang aktivis HMI MPO Cabang Yogyakarta, kecilnya anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan adalah bagian dari potret buram pembangunan kesejahteraan dalam arti yang luas (Wawancara, 9/7/2007). Oleh karenanya, penataan ulang atas pengalokasian anggaran untuk sektor publik menjadi kebutuhan penting dalam iklim reformasi dewasa ini.

  1. d.         Lemahnya Tanggung Jawab Publik Pemerintah

Analisis mengenai lemahnya tanggung jawab pemerintah terhadap sektor publik terutama pendidikan sudah sedemikian kuat. Bagi Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pendidikan merupakan sektor publik yang akan menentukan nasib generasi masa depan bangsa ini. Fenomena otonomisasi kampus juga sebagai indikasi ketidakmampuan negara menyelesaikan problem pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya (Wawancara, 11/7/2007). Analisis ini tentu saja didasarkan pada asumsi bahwa negara yang berpenduduk mayoritas menengah kebawah secara ekonomi ini semestinya tidak melepas begitu saja perannya dengan menggunakan dalih ’kemandirian’ di balik ’baju’ kebijakan otonomi atau liberalisasi.

  1. e.       Kebutuhan Sarana Modern dalam Pembelajaran

Salah satu alasan pendidikan menjadi mahal di antaranya terkait dengan unit cost lembaga pendidikan untuk mengadakan fasilitas pembelajaran yang modern. Seperti ungkapan Humas Universitas Janabadra Yogyakarta, perkembangan sains dan teknologi dalam bidang pendidikan dan kebutuhan unhtuk memenuhinya telah membawa dampak naiknya biaya pendidikan. Oleh karena itu diperlukan sumber lain di luar mahasiswa, agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan kebutuhan lembaga pendidikan tersebut (Kedaulatan Rakyat, 5/5/2007).

  1. f.           ”Image Building” Sekolah

Gaya hidup masyarakat yang konsumeristik telah menyeret ke dalam situasi bahwa sesuatu yang mahal itu berkualitas. Sehingga menurut  salah seorang pengurus BEM STMIK AKAKOM Yogyakarta, seolah-olah sekolah yang bergengsi adalah sekolah yang mahal (Wawancara, 37/2007). Sebagaimana diketahui, arus konsumerisme dan hedonisme di masyarakat memang telah sedemikian kuat membangun citra ’serba gemerlap’ tentang lingkungan fisik, termasuk sekolah itu sendiri.

 

  1. E.     Alternatif Solusi Pendidikan Mahal
  2. 1.      Pandangan dan Kebijakan Pemerintah

Pada level kebijakan ekonomi secara nasional sebenarnya sudah jelas bahwa keluarga miskin—termasuk di dalamnya kelompok masyarakat pinggiran dan rawan bencana—menjadi bagian dari prioritas sasaran bantuan pendidikan. Mulai dari dana kompensasi BBM (umum), BOS, beasiswa, dan sebagainya. Meski kemudian ada kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah (pusat) masih parsial karena belum mengenai jantung persoalan, yakni perbaikan ekonomi secara keseluruhan atau perubahan arah APBN/D yang berpihak bagi pendidikan yakni minimal 20% dari total APBN/D sesuai konstitusi.

Pada level Provinsi DIY, kebijakan yang dikembangkan misalnya tentang program retrieval, beasiswa bakat dan prestasi, bantuan khusus musibah gempa dan bantuan musibah gempa pasca gempa untuk sekolah umum di DIY tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 Rekapitulasi Penerima Retrieval, Beasiswa

dan Bantuan Khusus SMA Tahun 2006

NO. KAB./KOTA JUMLAH RETRIEVAL JUMLAH BAKAT PRESTASI JUMLAH BANTUAN KHUSUS JUMLAH BEASISWA PASCA GEMPA TOTAL
1. Bantul 75 486 254 7.727 8.542
2. Sleman 65 460 30 1.062 1.617
3. Gunungkidul 60 405 36 116 617
4. Kulon Progo 50 349 176 575
5. Yogyakarta 55 470 8 533
             
 

Jumlah

305 2170 328 9.081 11.884

Sumber : Panduan Program Retrieval PMU tanggal 3 November 2006;

http://www.jip-diy.or.id/)

 

Kebijakan lainnya yang pro masyarakat miskin, di antaranya dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK dan Sekolah di Provinsi DIY Tahun Pelajaran 2007/2008. Di antara pasal-pasal yang relevan dapat dipetik sebagai berikut : Bagi calon peserta didik yang mengalami hambatan sosial-ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dibebaskan atau diringankan dari semua biaya (pasal 18 ayat 3); Pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh masing-masing calon orang tua/wali peserta didik (pasal 22 ayat 4 butir b); Bagi peserta didik yang orang tuanya mengalami hambatan sosial ekonomi, diizinkan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah, atau kepala sekolah mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut (pasal 22 ayat 4 butir c); Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru (pasal 22 ayat 4 butir d).

Sebagai kelanjutan dari Peraturan Gubernur DIY nomor 7 Tahun 2007, Bupati Bantul juga mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2007/2008. Pada prinsipnya, pasal-pasal mendasar terkait dengan pro-masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan seperti peserta didik dari keluarga miskin, di samping itu juga ada beberapa poin tambahan, misalnya: Biaya PPDB SD/MI, SMP/MTs gratis, sedangkan biaya pelaksanaannya dibebankan pada APBS (dana BOS/BOP) (pasal 16 ayat 1); Segala biaya di luar PPDB dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan dewan sekolah/orang tua peserta didik (pasal 16 ayat 5).

Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana selanjutnya dipaparkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2007-2011, sudah memiliki kebijakan di bidang pendidikan untuk memperluas dan mempertahankan akses pendidikan, baik untuk pendidikan tingkat dasar, maupun pendidikan tingkat menengah. Bentuk kebijakan pendidikan yang terkait dengan keberlangsungan akses pendidikan dasar, di antaranya diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran RABD untuk beasiswa anak-anak berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.

Seperti Kabupaten Bantul, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mempunyai program beasiswa seperti gakin dan bantuan pendidikan. Di samping itu, program retrieval, yakni program untuk memanggil kembali anak-anak sekolah yang mengalami drop out juga dikembangkan sebagaimana telah menjadi kebijakan nasional dan pemerintah provinsi. Untuk tahun 2006 misalnya untuk SMP yang dibantu sejumlah 50 siswa yang masing-masing menerima Rp. 1.800.000, untuk siswa SMA ada 30 orang yang dibantu dengan besar bantuan per orang Rp. 2.400.000. Sedangkan untuk siswa SMK sebanyak 25 orang yang masing-masing memperoleh Rp. 2.400.000. Sehingga biaya beasiswa retrieval sebesar Rp. 222.000.000 dengan cadangan Rp. 713.269.000 (diolah dari Profil Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2006 dan wawancara dengan anggota DRPD Kota Yogyakarta)

            Kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan upaya kelangsungan akses pendidikan misalnya dengan dikeluarkannya Perda yang subtansinya menghilangkan segala macam pungutan pada saat pendaftaran siswa baru sejak tahun 2006 dan 2007. Walikota Yogyakarta juga mengeluarkan perwal Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat TK dan Sekolah di Kota Yogyakarta. Peraturan daerah ini juga merupakan break-down dari peraturan gubernur DIY dan sejalan dengan perda bupati-bupati lain DIY termasuk Bantul. Substansi dari perda tersebut adalah mendorong sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta untuk memberikan akses yang luas terhadap masyarakat, termasuk lapisan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Beberapa pasal yang relevan misalnya : Khusus untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat),biaya administrasi pendaftaran peserta didik baru dibebankan pada dana BOS sehingga calon peserta didik baru tidak dipungut biaya administrasi (pasal 9 ayat 2); Bagi calon peserta didik baru untuk TK, SMA dan yang sederajat, SMK yang berasal dari keluarga miskin maka dibebaskan dari biaya apapun dari calon peserta didik baru di luar biaya administrasi (pasal 9 ayat 4); Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta maka wajib menerima bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang lolos seleksi penerimaan sebesar 20% dari seluruh jumlah peserta didik yang diterima (pasal 9 ayat 5).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota  Yogyakarta No. 30 tahun 2007 yang mulai berlaku sejak tamggal 4 Juni 2007, hal ini sangat membantu bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap memiliki akses pendidikan dasar dan menengah termasuk anak-anak sekolah korban gempa 27 Mei tahun 2006. Kebijakan Walikota ini juga sejalan dengan kebijakan yang relatif baru tentang pemberian jaminan pendidikan daerah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No 188 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 35 tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Dasar. Jaminan pendidikan yang dimaksud adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang sejahtera berupa beasiswa regular, registrasi, heregistrasi, bantuan biaya praktek, dan bantuan seragam sekolah.

Sementara itu secara tegas di dalam rencana strategis 2007-2011 dikatakan bahwa salah satu kebijakan yang hendak digulirkan secara intens adalah meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau, di antaranya melalui pengelolaan pemberian beasiswa (gakin, retrieval, bantuan pendidikan) melalui beasiswa untuk 91.250 siswa, registrasi 11.250 siswa, herregistrasi sebanyak 32.250 siswa, panti asuhan sebanyak 750 siswa, retrieval sebanyak 525 siswa. Di samping itu juga ada pemberian bantuan biaya ujian bagi siswa. Ke depan, menurut pemerintah Kota Yogyakarta, itu semua akan digulirkan dengan target tidak ada siswa yang tidak sekolah karena alasan ekonomi.

 

  1. 2.      Pandangan dan Aksi Civil Society

Solusi yang ditawarkan dan digulirkan oleh civil society di DIY di antaranya dapat dicermati dari Pokja Pendidikan Gratis di DIY yang diprakarsai oleh sejumlah LSM. Paling tidak aksi ini yang paling menonjol dalam satu tahun terakhir ini (2007).

Sepanjang 2006 hingga 2007, desakan untuk digulirkannya pendidikan murah, bahkan gratis, di Yogyakarta begitu kuat. Gerakan ini semakin kencang dengan munculnya Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Gratis di DIY pada tahun ajaran 2007/2008. Aksi yang dilakukan di antaranya dengan membuka posko pengaduan selama berlangsungnya penerimaan peserta didik baru. Sebagaimana dikatakan Koordinator Posko Pengaduan DIY, momentum penerimaan siswa baru adalah titik awal untuk melihat komitmen penyelenggara pendidikan dalam memberikan pelayanan yang mudah dan non-diskriminatif bagi masyarakat (Kedaulatan Rakyat, 3/7/2007).

Upaya merealisaikan pendidikan murah—bahkan gratis—serta berkualitas yang ditanggung oleh negara tentunya tidak akan terwujud tanpa komitmen dari pemerintah. Lebih dari itu, dibutuhkan pula regulasi yang tegas, lugas dan berpihak pada masyarakat secara luas. Menurut Pokja Pendidikan Gratis, paling tidak ada dua langkah strategis dan tindakan alternatif yang dapat dilakukan (Pokja Pendidikan Gratis, 2007:22-23). Dua langkah strategis itu antara lain: Pertama, pemerintah di DIY harus berani melakukan efisiensi anggaran dan birokrasi agar tercipta pemerintahan yang efisien dan efektif. Kedua, adanya sharing anggaran antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang tentu saja harus diimbangi dengan fasilitasi dan mediasi yang baik. Dengan demikian keduanya dibutuhkan komitmen kepemimpinan yang kuat. Sementara itu tindakan alternatif yang bersifat preventif disesuaikan dengan momentum yang ada, seperti penerimaan peserta didik baru. Dalam situasi demikian, pemerintah dapat membuat regulasi tentang standardisasi biaya pendidikan.

Selanjutnya pada level operasional, untuk menyelenggarakan pendidikan gratis di wilayah Kabupaten/Kota di provinsi DIY, menurut Pokja ini, diperlukan adanya perhitungan yang berbasiskan pada beberapa aspek antara lain : 1) unit cost (satuan biaya); 2) jumlah siswa di sekolah negeri di tiap-tiap kabupaten/kota di DIY; 3) cost sharing anggaran pendidikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah/kota; 4) cost sharing anggaran pendidikan dari pemerintah provinsi; dan 5) kekuatan/potensi keuangan daerah dalam RAPBD kabupaten/kota (Pokja Pendidikan, 2007:24-25).

Secara menarik Pokja Pendidikan Gratis ini telah menerbitkan sebuah buku saku yang bertajuk Menuju Pendidikan Gratis di Yogyakarta (2007) yang berisi penghitungan secara detail menuju sekolah gratis. Untuk kepentingan studi, tulisan ini hanya mencuplik model penghitungan untuk kasus Bantul.

Tabel 3 Simulasi Rasionalisasi Anggaran untuk Pendidikan Gratis DIY (Kasus Bantul)

Sekolah

Jumlah Siswa

Unit Cost

Bln

Kebutuhan

Total

SDN 60.214 40.798 12 29.479.329.264  
SMPN 24.204 51.022 12 14.819.237.856  
SMAN 11.117 150.000 12 20.010.600.000  
SMKN 4.980 300.000 12 17.928.000.000 82.237.167.120

Sumber: Pokja Pendidikan Gratis, 2007:35.

 

Apabila komponen subsidi seperti BOS (Biaya Operasional Sekolah) dari pemerintah (pusat) dimasukkan maka akan diperoleh estimasi sebagai berikut :

Tabel 4 Simulasi Rasionalisasi Anggaran Terhadap APBD untuk Pendidikan Gratis DIY (Kasus Bantul)

Sekolah

Jumlah Siswa

Unit Cost-BOS

Bln

Kebutuhan

Total

APBD 2006/2007

(%)

SDN 60.214 21.298 12 29.479.329.264      
SMPN 24.204 24.022 12 14.819.237.856      
SMAN 11.117 150.000 12 20.010.600.000      
SMKN 4.980 300.000 12 17.928.000.000 60.304.995.120 689.583.168.189 8,75%

Sumber: Pokja Pendidikan Gratis, 2007:37.

Dengan melakukan penghitungan seperti ini akan diperoleh kebutuhan anggaran pendidikan gratis terhadap total APBD sebagai berikut : Kulonprogo (6%), Bantul (8,75%), Gunung Kidul (8,31%), Sleman (8,85%) dan Kota Yogyakarta (8,76%). Estimasi seperti ini, menurut Pokja Pendidikan Gratis, akan menjawab dua persoalan utama pendidikan, yakni persoalan akses dan peningkatan mutu pendidikan.

  1. F.        Kesimpulan

Tulisan ini telah mengkaji faktor penyebab pendidikan mahal di DIY. Menurut arus political society, pendidikan mahal terjadi karena inefisiensi anggaran sekolah dan alokasi APBD untuk pendidikan belum memenuhi target. Sementara itu civil society menegaskan bahwa faktor penyebabnya adalah karena tidak ada standardisasi-regulasi dalam menentukan biaya pendidikan daerah, praktek korupsi dan mark up anggaran, kecilnya anggaran pendidikan, lemahnya tanggung jawab publik pemerintah, kebutuhan sarana modern di sekolah dan image building bahwa sekolah mahal adalah sekolah bermutu. Selanjutnya tawaran solusi dari political society adalah disusunnya regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru yang pro-masyarakat miskin baik dari pemerintah provinsi maupun daerah (2006 dan 2007), jaminan pendidikan daerah, retrieval serta subsidi pendidikan lainnya. Sedangkan dari civil society terutama rekomendasi Pokja Pendidikan Gratis menekankan perlunya efisiensi dan cost sharing antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta tindakan alternatif-jangka pendek berupa keringanan atau subsidi bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan temuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab pendidikan mahal banyak dipengaruhi oleh aturan/regulasi struktural baik di level pemerintahan maupun penyelenggara sekolah itu sendiri yang belum selaras dengan orientasi pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat kebanyakan. Sehingga, solusi terhadap kasus seperti itu adalah diperlukan kebijakan, regulasi hingga langkah-langkah praktis berupa bantuan langsung ke sekolah secara transparan dan berkesinambungan. Di samping itu, komitmen sosial dan moral untuk mendukung kelangsungan pendidikan yang murah juga menjadi agenda penting yang perlu terus-menerus digulirkan di tengah masyarakat.

 

 

Daftar Pustaka

 

Bambang PH. 2006. ”Retrieval dan Beasiswa”. http://www.jip-diy.or.id. Di-down load tanggal 20/8/2007.

Dedi Supriadi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Depdiknas. 2005. Hasil Rembug Pimpinan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. Jakarta: Depdiknas.

Ki Supriyoko. 2005 (5 April). “Pendidikan Murah untuk Rakyat: Mungkinkah?” Makalah pada Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh LP3 UMY dan Kedaulatan Rakyat.

Lembaga Ombudsman Daerah DIY. 2007. “Menuju Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif”. Jurnal Ombudsman Daerah.

Nurwanto, Nasiwan dan Ghoffar. 2007. “Kelangsungan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah bagi Korban Gempa Bumi di Daerah Istiwa Yogyakarta”. Hasil Penelitian yang dibiayai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Tidak dipublikasikan).

Redja Mudyahardjo. 2002. Pengantar Pendidikan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suryadi. 2000. “Profil Dunia Pendidikan Di Saat Krisis Ekonomi”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.1.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

 

Keputusan Resmi

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Bantul. 2001. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2001-2005.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 2007. Rencana Strategik Satuan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2007-2011.

Peraturan Gubernur DIY Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK dan Sekolah di Provinsi DIY Tahun Pelajaran 2007/2008.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2007/2008.

Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dan Sekolah di Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.